Tantangan Pilgub Jabar 2018 Politisasi Identitas dan Radikalisme
JAKARTA, MP – Tantangan yang dihadapi Pilgub Jabar 2018 diantaranya ada rayuan, hoax, politisasi identitas berupa SARA, dan radikalisme. Bahkan, ada oknum penyelenggara pemilu yang terkena rayuan pembajak demokrasi sehingga mau menerima gratifikasi. Ujung-ujungnya beredar berita-berita tidak benar, berkembang pula isu SARA, dan bahkan radikalisme.
Tapi tantangan itu bisa diatasi karena masyarakat Jawa Barat memiliki modal sosial, yakni komitmen terhadap nilai budaya “jaga lembur”, kaidah silih asah silih asih dan silih asuh, keberagaman dalam bingkai persatuan, persiapan dan perencanaan yang matang, serta pengalaman melaksanakan dua kali pilgub. Hal itu disampaikan Ketua KPU Jabar Yayat Hidayat saat menyampaikan materi pada acara Focus Group Discussion (FGD) Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, yang diselenggarakan Polda Metro Jaya di Hotel Falatehan Kebayoran Lama Jakarta, Selasa (27/2).
Menurut Yayat, modal sosial itu harus digunakan penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan pemilih. Berbekal modal sosial itu pula, KPU dan Bawaslu harus profesional, mandiri, dan berintegritas. Begitu pula peserta pemilu harus berintegritas, yakni memenangkan kompetisi dengan cara-cara yang demokratis. Sedangkan pemilih harus berintegritas dengan memiliki informasi dan wawasan yang cukup saat menentukan pilihan.
“Modal sosial itulah yang harus dimanfaatkan dan dipergunakan oleh semua pihak, baik KPU, Bawaslu maupun pemilih . Dengan demikian akan terwujud komponen yang profesional, mandiri dan berintegritas,” sebutnya.
Diungkapkan Yayat, nilai-nilai ini perlu diterapkan. Pilgub Jabar harus menjadi sarana edukasi demokrasi, yakni adanya nilai-nilai yang menjadi rujukan dan pembelajaran tentang bagaimana berkompetisi dengan beradu gagasan secara damai.
“Jadi pesta demokrasi ini harus bisa berperan sebagai wahana wisata politik yang dapat dinikmati dan menghibur semua orang,”ujarnya.
Sebelumnya, Kapolda Metro Jaya yang diwakili Kabid Hukum Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono menjelaskan, kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan wawasan jajarannya dalam mengantisipasi pilkada di wilayah Polda Metro Jaya. FGD juga dihadiri para pejabat utama Polda, Kapolres dan Kapolsek, terutama yang terlibat langsung dalam Pilgub Jabar yakni Kota Depok dan Bekasi. ( Bbg )
